Anggota OPM Tewas Ditembak di Puncak Jaya

Baku tembak bermula ketika anggota TNI dari Yonif 753 Nabire sedang

 Satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Puncak Jaya Papua, tewas tertembak. Satu pucuk senjata berhasil disita.

Saat dikonfirmasi, juru bicara Polda Papua Kombes Wachyono mengakui memang ada kontak senjata TNI dengan OPM di Puncak Jaya. "Coba tanya Kapendam karena infonya begitu," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat 6 Januari 2012.

Menurut sumber yang berhasil dihubungi, kronologi penembakan bermula ketika anggota TNI dari Yonif 753 Nabire sedang berpatroli rutin di sekitar Pos Merah Putih Mulia Ibukota Puncak Jaya, Kamis kemarin. Lalu segerombolan anggota OPM melakukan penghadangan.

Baku tembak pun tak terhindari. Salah satu anggota OPM bernama Lindiron Tabuni berhasil ditembak. Dari tangan korban, aparat berhasil menyita satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 call 5,56 dengan nomor seri AG A.095370 serta amunisi sebanyak 75 butir.
Dari hasil identifikasi, ternyata senjata tersebut adalah senjata organik milik Polres Puncak Jaya yang dirampas oleh OPM di Pos Polisi Tingginambut tahun 2009 lalu. Belakangan diketahui, anggota OPM yang tewas ini adalah anak kandung dari Goliat Tabuni pimpinan OPM wilayah Puncak Jaya yang bermarkas di Tingginambut.

Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Ali Bogra ketika dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan. Begitupun dengan Pangdam Mayjen Erfi Triassunu. Dia tidak membalas pesan singkat dari VIVAnews yang bertanya tentang peristiwa tersebut. (Laporan: Banjir Ambarita, Papua | kd)
• VIVAnews

14.34 | 0 komentar | Read More

Lagi, Polisi Siksa Sembilan Warga Sipil di Serui

Lagi, Polisi Siksa Sembilan Warga Sipil di Serui

Saturday, 31 December 2011

SocButtons v1.4

PAPUAN, Serui --- Pada tanggal 27 Desember 2011, sekitar pukul 23.00 WIT, masyarakat di Kampung Tatui, Distrik Kosiwo, Kabupaten Serui, Papua, dikagetkan dengan terbakarnya sebuah pos Polisi.

Kemudian, tepat di halaman tampak berkibar sebuah bendera Bintang Kejora. Tak ada korban nyawa dalam insiden ini, karena pada saat itu tak ada petugas Polisi yang siaga.

Keesokan pagi, puluhan aparat dari Polres Serui mendatangi beberapa rumah warga sipil. Ada sembilan orang yang ditangkap, salah satunya adalah kepala kampung Tatui.

Dilaporkan, mereka disiksa secara hebat oleh puluhan anggota Polisi. Dan diminta mengaku karena dituduh terlibat dalam aksi pembakaran tersebut.

“Mereka diduga ikut membakar pos Polisi, dan terlibat mengibarkan bendera bintang kejora,” jelas Selia Waromi, salah satu warga sipil di Kabupaten Serui kepada Papuan Voices, siang ini, Jumat (30/12).

Selia mengatakan, sembilan orang tersebut tidak terlibat dalam aksi pembakaran Pos Polisi dan pengibaran bendera bintang kejora, tetapi mereka justru ikut memadamkan kobaran api.

“Saat pos Polisi terbakar, sembilan orang ini, bersama warga kampung yang padamkan api. Jadi, jika mengatakan mereka pelakuknya, adalah tidak mungkin.”

Selia menyebut kesembilan orang tersebut adalah, Marten Worabai, Wellem Ataruri (Kepala Kampung), Lorens Yapanani (Ketua Bamuskam), Yonatan Wanenda, Agus, Manuel Wanenda, Frengki Aroma, Lukas Koroa, dan Yohanis Isege.

Kepala kampung Tatui dan Marten Worabai yang disiksa paling brutal dari yang lain. Mereka mengalami luka dan pendarahan hebat.

“Mereka dua sempat dilarikan ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan,” ujar Selia.

Menurut Selia, dari kesaksian Marten Worabai, saat peristiwa tersebut, dirinya sedang tidur di rumahnya bersama Istri dan anak-anaknya.

Dia baru mengetahui peristiwa kebakaran setelah ada teriakan anak-anak yang memberitahukan kalau ada pos Polisi yang terbakar.

“Saya langsung keluar dan cek kebenarannya, dan saya sama-sama warga disini ikut memadamkan api. Jadi, saya tidak ada di tempat kejadiaan saat pos Polisi mau dibakar,” ucap Marten seperti ditirukan Selia.

Lanjut Selia, setelah memadamkan api merekapun pulang kerumah masing-masing, namun pada pukul 02.30 WIT, Marten Worabai diambil secara paksa oleh anggota Polisi dari rumahnya.

“Tanpa keterangan, Marten Worabai dihajar sampai babak belur bersama dengan kepala kampung yang sedang berseragam Dinas, beserta tujuh orang lainnya di pos Polisi lain.”

Akibat penganiayaan tersebut, kepala Marten mendapat lima jahitan. Kepala kampung harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui selama 1 malam.

Pada pagi harinya, dilaporkan Kapolres Serui memerintahkan anak buahnya untuk menyisir seluruh kampung Tatui dan beberapa kampung lainnya. Tujuannya mencari siapa pelaku yang membakar pos Polisi tersebut.

Sampai saat ini situasi Kampung Tatui, Distrik Kosiwa, Kabupaten Serui masih mencekam. Warga tidak melakukan aktivitas seperti biasanya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Wachono, ketika dikonfirmasi Papuan Vocies tidak bersedia memberikan keterangan karena belum mendapat laporan lengkap.

OKTOVIANUS POGAU

11.51 | 0 komentar | Read More

KontraS Papua: 65 Kasus Kekerasan Di Papua Sepanjang Tahun 2011

JUBI---Kordinator KontraS Jayapura, Olga Hamadi mengatakan eskalasi kekerasan meningkat di Papua sepanjang tahun 2011. Olga mengatakan itu kepada tabloidjubi.com di kantor Kontras Padang Bulang-Abepura, Jumat (30/12). “Monitoring kami menunjukan eskalasi kekerasan di Papua meningkat di tahun ini,” katanya.
Olga membedakan kekerasan yang terjadi dalam tiga bentuk. Kekerasan misterius, kekerasan yang dilakukan polisi dan kekerasan yang dilakukan militer. Kekerasan misterius menempati posisi pertama dan disusul kekerasan dari pihak kepolisian dan militer terhadap orang Papua.
“Kami mencatat ada 15 kasus kekerasan yang dilakukan polisi, 9 kasus dari militer dan 30/40 kasus misterius yang terjadi di tahun 2011,” kata Olga.
Olga mengatakan motif dari kekerasan yang dilakukan pihak kemanan maupun kelompok orang yang tidak dikenal sama. Ada motif kepentingan bisnis dan motif yang sengaja diciptakan dari pihak-pihak tertentu.
“Kita boleh bilang kekerasan dari militer dan polisi bisa masuk ke dalam motif bisnis ekonomi. Kita lihat saja kekerasan di areal Freeport. Freeport mendanai pihak keamanan mengamankan wilayah itu dari penembakan misterius.” kata Olga, mencontohkan kasus Freeport.
Polisi belum mampu mengungkap pelaku penembak misterius itu sampai hari ini. Belum terungkapnya pelaku kekerasan misterius ini membuat Olga heran karen terus terulang di tempat-tempat yang sama.
“Kekerasan terus terulang di tempat yang sama. Di Jayapura (Nafri) dan Timika (Areal Freeport). Kejadian di tempat yang sama ini mesti mempermudah polisi mengungkapnya namun sampai hari ini belum,” katanya heran.
Olga meragukan profesionalisme polisi dalam menagani dan mengungkap kekerasan yang ada di Papua. “Polisi ini belum profesional.” Ia menduga kekerasan ini akan meningkat di tahun yang akan datang jika polisi masih bertindak seperti sepanjang 2011.
Olga menekankan stigma menjadi penyebab kekerasan terhadap orang Papua. “Pihak aparat ini mengatakan orang Papua separatis. Stigma ini melegitimasi mereka melakukan kekerasan terhadap orang Papua.”
Rakyat Papua yang mengalami kekerasan itu tidak mendapatkan keadilan hukum. Rakyat malah menjadi korban  berlapis di dalam pengadilan ketika institusi polisi dan militer melindunggi anggotanya yang bersalah.
“Kasus kekerasan yang terjadi mesti diselesaikan di pengadilan umum tetapi selama ini diselesaikan di pendadilan militer. Keputusannya berupa teguran. Ini tidak adil dengan perbuatan yang ada,”tegas Olga.
Demi penegakan keadilan hukum, Olga mengusulkan pemerintah mendirikan pengadilan HAM di Papua dan menyelesaikan kasus di pengadilan HAM atau menyelesaikan kasus kekerasan di pengadilan umum. Ini penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di alam demokrasi yang menjadi ideologi bangsa ini.
Paham demokrasi itu akan menjadi nyata lagi bila pemerintah membebaskan sejumlah tahan politik di Papua. “Tapol/Napol itu perlu dibebaskan. Mereka ini kan menyampaikan aspirasi di alam demokrasi. Menyampaikan aspirasi itu kan wajar. Mengapa Negara harus menahan mereka?”tanya Olga.
Olga juga mengusulkan pemerintah harus merubah cara padang terhadap orang Papua yang melegitimasi militer dan polisi untuk melakukan kekerasan terhadap orang Papua. “Stigma separatis harus dihilangkan karena ini penyebab pihak keamanan bertindak arogan, pengejaran, penangapan, penyiksaan dan pembunuhan.”
Perubahan cara padang ini peting karena cara padang itu yang menentukan perilaku dan pendropingan pasukan ke Papua yang tidak menyelesaikan masalah ini. Malah pendropingan pasukan itu menambah persoalan kekerasan. “Pengiriman pasukan tidak memberi dampak positif. Kekerasan semakin meningkat, maka perlu menghentikan pengiriman pasukan yang berlebihan” katanya.
Sementara itu, Peneas Lokbere mewakili korban kekerasan keamanan pemerintah Indonesia mengatakan tidak ada keadilan bagi rakyat yang korban. Rakyat malah menjadi korban berlapis pihak keamanan. Pihak keamanan menjadi kebal terhadap hukum Indonesia. “Rakyat Papua tidak mendapatkan keadilan. Rakyat dikatakan separatis, dikejar-kejar, disiksa dan dibunuh lalu tidak mendapatkan keadilan di pengadilan. Hukum ini seolah-olah untuk rakyat dan tidak untuk pemerintah,”katanya. (JUBI/VOXPOPA)

11.24 | 0 komentar | Read More